Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan berjudul KPPPA, Tentang Partisipasi Media dalam Menulis Isu Perempuan dan Anak dan Menuju Jurnalisme Berperspektif Gender dan Anti Kekerasan yang merupakan catatan dari Pelatihan Jurnalisme Sensitif Gender Bagi Jurnalis dan Blogger. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bekerja sama dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan pada tanggal 21 – 22 April lalu di hotel Aryaduta.
Di sesi ini Ruth Indiah Rahayu mengajak para peserta memahami peta masalah soal gender di dalam dunia media: meliputi trilogi organisasi media, para jurnalis sebagai agen, dan pembaca. Sesi ini membahas relasi ketiganya dalam membentuk problem gender. Pembahasan materi oleh perempuan yang senang meneliti ini berkisar pada 3 bagian besar. Ruth memulai sesinya dengan menceritakan sejarah media (untuk) perempuan di Indonesia.
Representasi Media Perempuan dan Pembentukan Citra Feminitas
Sebelum 70-an tidak ada media representasi perempuan. Konteks peran ganda perempuan, dilansir media tahun 70-an. Pada awal dekade 70-an, bermunculan industri media perempuan yang merepresentasikan kelas menengah – atas seperti Femina, Sarinah, Kartini, Gadis, Putri, dll. Industri media perempuan ini berfungsi sebagai sarana pemasaran bagi produk kosmetika, perhiasan, fashion, sekaligus resep masakan dan kisah tragedi.
![]()
Selain itu, media membentuk citra perempuan yang mendukung program orde baru. Contohnya majalah Kartini dan Sarinah merepresentasikan “pahlawan ibu rumah tangga pendamping suami yang terampil mengurus anak, mengabdi pada suami, dan menjaga NKKBS” (NKKBS: Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Sementara Femina mewakili perempuan kelas menengah yang modis, elegan, berpendidikan, tinggi, mempunyai karir namun tetap mengurus anak, suami, dan menjaga NKKBS. Tugas perempuan dalam rumusan ideologi Orba adalah menciptakan NKKBS, sejalan dengan program KB. Citra ideal feminitas perempuan Indonesia itu sejalan dengan Panca Dharma Wanita yang juga merupakan ideologi rumusan Orba.
Media beramai-ramai menampilkan profil “peran ganda wanita”. Digambarkan bahwa perempuan kelas menengah mampu menjadi wanita karir yang menomorsatukan keluarga. Selanjutnya ini dijadikan role model bagi perempuan kelas bawah yang pada kenyataannya adalah pekerja pertanian yang kehilangan pekerjaannya dalam proses revolusi hijau pada awal 1970-an.
Pada dekade 90-an terbit tabloid Nova, Wanita Indonesia, C & R, Nyata, dan lain-lain yang merepresentasikan perempuan kelas menengah ke bawah. Cover-nya memperlihatkan orang-orang terkenal dengan pasangannya (suami-istri), berbeda dengan majalah-majalah sebelumnya (Kartini, Femina, dan lain-lain). Cover berpasangan hendak menyampaikan pesan bahwa perempuan jangan otonom. Keluarga bahagia itu harus dengan pasangannya. Rubriknya berisi stereotype ibu rumah tangga: masakan, fashion, dan tragedi yang menguras air mata.
Pasca reformasi terbitlah tabloid yang menampilkan identitas perempuan muslimah (berhijab), seperti Muslimah, Hijabista, Anis, Jelita yang menggelar isu “wanita karir yang shalihah”. Citra feminitas kini bergeser menjadi “ibu rumah tangga berkarir yang shalihah”. “Jilbab digunakan media untuk membentuk citra baru untuk perempuan shalihah. Jilbab menjadi sesuatu yang ‘manipulatif’,” tukas Ruth.
Citra Feminitas dan Industri Mitos Kecantikan Serta Pembentukan Stereotype Perempuan Oleh Media
Citra feminitas yang dibentuk untuk perempuan dijadikan pasar bagi industri budaya. Penciptaan citra “tubuh berlekuk” ada implikasinya dengan bisnis. Tubuh “wanita karir yang menomorsatukan keluarga” maupun ibu rumah tangga berkarir yang shalihah” harus langsing, seksi, tinggi, cantik, dan fashionable. Setiap bagian tubuh dari perempuan (rambut, kaki, lengan, kulit, dan lain-lain) dan seksualitasnya (payudara dan vagina) berubah menjadi komoditas di mana industri menciptakan mitos kecantikannya.
“Untuk itu harus dibentuk stereotype perempuan. Karena feminitas perempuan Indonesia berkolerasi dengan kepentingan industri yang memproduksi mitos kecantikan. Media jadi agen sosialisasi yang menyampaikan citra ideal feminitas perempuan. Maka masalah sesungguhnya dari perempuan tidak dibahas,” tutur Ruth.
Ruth mengatakan ada ambiguitas media. Di satu sisi ia membahas stereotype perempuan (misalnya dengan gambaran kelemahannya, Risma dibahas habis sewaktu menangis ketika diwawancarai sebuah acara talkshow televisi. Gubernur Jawa Timur ini ramai diberitakan). Perempuan dibahas habis saat dia lemah. Di lain pihak dibuat sebagai sasaran produk kecantikan.
“Anehnya, media yang membentuknya sekaligus menjadi hakim yang menentukan baik dan buruknya perempuan. Politisi perempuan yang dulunya artis dihakimi oleh media. Media seakan-akan penjaga gawang bagi moralitas padahal di lain pihak media mencitakan stereotypeperempuan. Media menerapkan standard moral ganda bagi perempuan. Media adalah perpanjangan tangan ideologi dominan. Manipulasi ideologi sekuler dan agama bagai bandul, saling menggeser,” lanjut Ruth lagi.
Contoh lainnya media menjadi penjaga gawang moralitas adalah menuduhkan kegagalan keluarga kepada perempuan. Perempuan yang sukses berpolitik jika cantik dikaitkan dengan “lobi tubuh”-nya tetapi jika jelek dikaitkan dengan kegalakannya. Ruth memberi contoh politikus perempuan yang mantan artis yang mati-matian membuktikan kemampuan dirinya.
Jurnalis Sebagai Agen Media
Dalam materinya, Ruth menuliskan bahwa posisi jurnalis sebagai agen bersifat ambigu: di satu sisi melanggengkan stereotype perempuan di dalam media, di lain pihak mendekonstruksikan stereotype tersebut jika sudah tidak dikehendaki pasar.
“Struktur sosial kita tidak netral, tidak flat tapi berdasarkan kelas, atas dan bawah. Apa yang kita serap di media bukan kepentingan kelas bawah. Itu kepentingan yang punya duit. Dalam politik begitu juga proporsi pemberitaan berapa persen sih yang menyuarakan kepentingan kelas bawah. Jurnalis adalah produk struktur sosial yang bias kelas, bias ras, dan bias gender. Maka mau tak mau pemberitaan disertakan asumsi-asumsinya. Disadari atau tidak, jurnalis bekerja dalam ideologi patriarki-kapitalis. Nah itulah struggle-nya para jurnalis nanti,” Ruth menjelaskan.
Pendapat Althusser, seorang filsuf Perancis:
Jurnalis adalah representasi ideologi dominan yang berakar pada struktur sosial yang timpang berdasarkan kelas, gender, dan ras. Ideologi industri media adalah kapitalisme (yang menekankan akumulasi kapital).
Dan merujuk pada Claire Jonston:
Ideologi media adalah patriarki (berdasarkan fantasi dan dominasi laki-laki).\
Budaya Populer Media
“Persoalannya, pers/media hidup dalam aura budaya populer media,” tukas Ruth.
Menurut Ruth, budaya populer adalah budaya yang dihasilkan secara massal menggunakan teknologi tinggi, diproduksi oleh industri, dipasarkan secara massal, untuk mendatangkan keuntungan, ditujukan bagi massa konsumen. Budaya pop diproduksi oleh kapitaslisme.
Pers punya rubrik populer supaya mengikuti perkembangan. Ceramah agama bahkan masuk budaya pop di dalamnya. Semua tunduk dalam budaya pop demi menaikkan rating. Seperti Kompas ada rubrik sosialiatanya juga.
Citra feminitas dan stereotype perempuan dikomodifikasikan maknanya berdasarkan hasrat dan fantasi industri media yang kapitalis-patriarki dan bukan mendapatkan maknanya dari realitas kehidupan perempuan itu sendiri.
Contohnya adalah iklan Tropicana Slim. Untuk target perempuan, tujuan mengurangi gula adalah supaya tubuh tidak gendut (tidak memenuhi standard tubuh yang indah. Tubuh langsing adalah fantasi laki-laki). Sedangkan untuk laki-laki, diarahkan kepada kebutuhan kesehatan (untuk menghindari penyakit diabetes).
Dalam peliputan dan teks berita, harus diperhatikan apakah bebas dari asumsi yang bias gender atau tidak? Ruth keberatan dengan “teknik memajukan jurnalis perempuan agar lelaki yang diwawancarai menjadi luluh atau tunduk kepada kemauan yang mewawancarai”. Menurutnya, jika teknik menggali nara sumber dalam interview bagus maka hal yang ingin diketahui bisa diperoleh.
Asumsi cover both side, menimbulkan dua asumsi yang bertolak belakang. Persoalannya adalah kalau ada kasus yang dialami perempuan, misalnya yang mengalami perkosaan. Jurnalis mengkonfirmasinya kepada anggota keluarga yang laki-laki atau aparat kelurahan yang laki-laki. Begitu pun interviewkepada ibu PKK, cross chek-nya kepada pak lurah. Untuk suara politisi perempuan di DPR/DPRD, cross check-nya dilakukan kepada politisi laki-laki.
Dalam menuliskan berita, fantasi penulis sering kali bermain. Misalnya mendeskripsikan tokoh perempuan disertai dengan penggambaran keadaan tubuhnya dan menuliskan berita kekerasan seksual bak narasi pornografi.
Secara tak sadar, masyarakat pembaca terpengaruh konstruksi ideologi kapitalis-patriarki. Baik laki-laki dan perempuan menikmati fantasi agen media di dalam berita. Perempuan jadinya berfantasi tentang mitos kecantikan dan membayangkan dirinya seperti Barbie misalnya atau menangis tersedu-sedu, seakan-akan ikut merasakan masalah yang diderita artis pujaannya. Sedangkan pembaca laki-laki menikmati fantasi tentang mitos kecantikan perempuan dan membayangkan dirinya mengeksplorasi “tubuh Barbie” atau merasa meningkat power-nya saat membaca kisah melodrama artis yang malang.
Bagaimana dengan lembaga media? Sebagai organisasi produksi, lembaga media mengorganisir tenaga kerjanya untuk menghasilkan tulisan yang bernilai komoditas. Lembaga ini memanfaatkan hubungan reciprocal (timbal-balik) agen media dan pembaca dalam melanggengkan stereotype perempuan karena bernilai komoditas. Perempuan menjadi obyek semata!
Perempuan dan Wanita
Bincang-bincang tak hanya yang ada di dalam materi semata. Mengenai kata perempuan dan wanita, Ruth menceritakan bahwa saat Jepang masuk Indonesia, istilah perempuan mengalami penurunan makna karena dikaitkan oleh jugun ianfu. Maka perempuan berubah menjadi alat makian – “perempuan jalang” – dihubungkan dengan kejalangan. Pada tahun 1945, Soekarno menawarkan istilah lain, betina. Berasal dari vanita. Kamus Slamet Mulyono, artinya adalah sesuatu yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Oleh laki-laki! Dari istilah saja bermakna obyek: “wanita”. Bahkan Soekaro minta Kongres Perempuan, kata perempuan diganti menjadi wanita, jadilah “Kowani”. Karena cukup lama dipakai, wanita lebih banyak muncul dalam penggunaan bahasa. Pada dekade 80-an, karena mempelajari istilah wanita secara etimologi, para feminis ingin kembali ke kata perempuan. “Kalau tertarik studi Degradasi Semantik, menarik. Semua ada makna. Di balik makna ada ideologi,” tukas Ruth.
Cewek Cantik
Pada sesi tanya-jawab, saya menceritakan mengenai kritik saya pada sebuah media online yang menggunakan istilah “cewek-cewek cantik di Makassar” pada sebuah rubriknya. Saya mengatakan, meski isinya membahas perempuan-perempuan cantik yang punya prestasi atau karir bagus, saya tetap tidak sreg dengan istilah “cewek-cewek cantik” karena terkesan mengeksploitasi. Saya menyarankan kata “cewek cantik” diganti dengan istilah lain semisal “perempuan berprestasi” atau apalah. Saya menanyakan tanggapan nara sumber yang sangat fasih dalam membawakan materinya ini.
Ruth ternyata sependapat dengan saya mengenai istilah “cewek cantik” yang tidak pas. Komentar lainnya membuat saya terperangah karena tidak terpikir ke arah sana. Kata dia, “Hati-hati memilih kata. Janganlah ‘perempuan berprestasi’. Kenapa perempuan harus ditunjukkan berprestasi sementara tidak ada istilah ‘lelaki berprestasi’? Apakah perempuan harus ditunjukkan bahwa dia bisa berprestasi?” Ruth juga tak suka istilah “perempuan potensial” yang mengindikasikan perempuan banyak yang tidak memiliki potensi. Dan ya ... tak ada istilah “lelaki potensial”!
“Yang kurang (dari kita) adalah counter budaya. Counterbudaya pop itu kurang. Anak-anak harus diajarkan untuk tidak menuhankan gadget,” ujar Ruth. Ruth juga menceritakan mengenai penelitiannya kepada anak-anak yang dibatasi pemakaian gadget-nya oleh orang tuanya dan anak-anak yang selalu saja memegang gadget. Hasilnya, anak-anak yang dibatasi pemakaian gadget-nya itu lebih bagus daya nalarnya. Yang terbiasa dengan gadget, daya nalarnya kurang dan motoriknya kurang terlatih.
Melanggengkan Stereotype ?
Semua partai tidak pernah memberi pelatihan politik kepada kadernya, apalagi perempuan. Pendidikan politik kepada aleg (anggota legislatif) perempuan diberikan oleh NGO (mengenai hal ini, saya juga pernah membaca artikel yang menceritakan bagaimana sebuah NGO melatih aleg perempuan dalam berpendapat).
Menurutnya, jurnalis harus membangun hubungan dengan tokoh-tokoh perempuan. Jurnalis diharapkan juga memberikan kondisi dengan mendorong dan memberikan mereka jalan. Agar supaya para aleg perempuan penuh percaya diri karena di partai mereka dikonstruksikan untuk menerima pendapat partai. Dalam mewawancarai tokoh perempuan, misalnya isi wawancara sering kali melanggengkan stereotype. Hubungannya dengan keluarga dan ketundukannya pada suami dari seorang tokoh perempuan dikejar oleh jurnalis. Padahal kan kinerjanya tak ada hubungannya dengan itu. Apakah pernah seorang tokoh lelaki saat wawancara, diserbu dengan pertanyaan mengenai seberapa besar kesuksesannya dalam mengepalai keluarganya? Jawabannya adalah: TIDAK.
Makassar, 15 Mei 2017
Bersambung ke tulisan berikutnya
Catatan:Sampai tulisan ini diunggah, saya menunggu kiriman foto dari seorang kawan. Sayang sekali, foto-foto saya selama kegiatan banyak yang terhapus secara tidak sengaja sehingga saya tidak bisa menampilkannya di sini.
